Ketapang, InfoKetapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang bergerak cepat menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat. Langkah ini diambil menyusul terjadinya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat terbatasnya pasokan, bahkan stok Pertalite dan Pertamax di beberapa titik dilaporkan kosong karena masih menunggu pengiriman dari PT Pertamina Patra Niaga.
Sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menerbitkan surat resmi tertanggal 21 Juli 2026 yang ditujukan kepada PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Ketapang.
Melalui surat tersebut, Alex meminta seluruh pihak segera mengambil langkah konkret guna mempercepat distribusi sekaligus memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Alexander Wilyo menegaskan bahwa kelangkaan BBM telah memberikan dampak nyata terhadap berbagai sektor, mulai dari aktivitas masyarakat, operasional pelaku usaha, hingga kelancaran distribusi barang dan jasa.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan yang cepat agar tidak mengganggu roda perekonomian daerah.
“Pemerintah daerah meminta PT Pertamina Patra Niaga segera menambah kuota pasokan serta mempercepat penyaluran BBM ke seluruh SPBU, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi kendala distribusi,” tegas Alexander.
Selain meminta percepatan pasokan, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menginstruksikan seluruh pengelola SPBU agar memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga ketersediaan stok, serta memastikan penyaluran BBM dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai bentuk pengawasan, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus melakukan pemantauan secara intensif serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait hingga kondisi distribusi BBM kembali normal.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pemerintah menilai partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sangat penting agar proses normalisasi pasokan dapat berjalan lebih efektif.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan ini hingga kebutuhan BBM masyarakat kembali terpenuhi. Kami ingin aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat segera kembali berjalan normal,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Ketapang memastikan akan terus berkoordinasi secara aktif dengan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Kabupaten Ketapang. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang berkeadilan menuju Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri.wd